Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi

No comment 105 views

Berikut artikel Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi, Semoga bermanfaat

NIAS, KOMPAS – Pemerintah perlu langsung mengevaluasi kebijakan pemberian bebas visa untuk warga negara dari 169 negara. Arus dulu lintas warga negara asing yg semakin deras perlu diantisipasi dan dievaluasi agar tak sampai mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Desakan buat evaluasi menguat karena munculnya dua masalah yg diperparah dengan penerapan kebijakan bebas visa.

Beberapa di antaranya, peningkatan pelanggaran izin tinggal yg dikerjakan sejumlah warga negara asing, meningkatnya tenaga kerja WNA yg memanfaatkan bebas visa kunjungan dulu mempersulit perebutan lapangan kerja di Indonesia, serta pintu masuk terhadap jaringan narkoba dan terorisme.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di sela kunjungan kerja ke Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Jumat (22/7/2016), mengatakan, pemerintah mulai mengevaluasi kebijakan bebas visa setelah diterapkan selama sesuatu tahun. Sejauh ini, kebijakan pembebasan visa buat 169 negara sudah berjalan selama enam bulan.

”Memang, pada waktunya itu perlu dievaluasi. Kalau misalnya ada negara yg wisatawannya tak signifikan dan lebih banyak membahayakan serta melanggar aturan imigrasi, itu mulai dievaluasi,” kata Yasonna.

KOMPAS.COM/WAHYU ADITYO PRODJO Wisatawan mancanegara tengah menuruni tangga sebelum memulai pengarungan Sungai Ayung dari titik awal pengarungan di Desa Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (5/3/2016) sore.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 10 negara yg warga negaranya paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah Tiongkok, Afganistan, Banglades, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan.

WN Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan jumlah yg signifikan, yakni 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Adapun WN Afganistan melakukan 411 pelanggaran, Banglades (172), Filipina (151), dan Irak (127). Sanksi yg paling banyak dijatuhkan adalah deportasi. Selama tujuh bulan terakhir, 2.856 perkara pelanggaran oleh WNA dijatuhi sanksi deportasi.

Pekerja asing

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan Banten 3, Marinus Gea, di sela-sela kunjungannya di Pulau Nias, mengatakan, banyaknya pelanggaran imigrasi dan penyelewengan bebas visa patut diperhatikan serius agar pemerintah langsung melakukan evaluasi.

”Ini akan mengganggu kedaulatan negara. Apalagi, dengan munculnya banyak tenaga kerja asing, seperti dari Tiongkok yg kalian temukan di sejumlah pabrik, mengerjakan yg mampu dilakukan oleh warga negara kita. Pemerintah jangan sampai cuma mengejar kuantitas, tapi tak membentengi kedaulatan negara sendiri,” kata Marinus.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, yg membawahi ketenagakerjaan, mengatakan, momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN jangan sampai mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Banyak WNA, seperti dari Tiongkok, yg memanfaatkan momentum itu serta kebijakan bebas visa masuk ke Indonesia dulu memperpanjang masa tinggal dan bekerja di Indonesia.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Wisatawan mancanegara menikmati suasana di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, Kamis (4/9/2014).

Kriteria evaluasi

Menurut Yasonna, kriteria negara yg mulai langsung dievaluasi adalah negara yg warganya banyak menyalahgunakan bebas visa kunjungan bagi menetap dan bekerja di Indonesia. Kriteria yang lain adalah negara penerima bebas visa yg jumlah wisatawannya ternyata tak signifikan dan tak menyumbang banyak devisa buat Indonesia.

Terkait dengan WNA dari Tiongkok yg menduduki peringkat pertama pelanggar imigrasi, Yasonna mengatakan, pemerintah masih berhati-hati menyikapinya. Di sesuatu sisi, pemerintah mengharapkan potensi wisata dari WNA Tiongkok, tapi di sisi lain, banyak pelanggaran imigrasi yg muncul karena bebas visa bagi Tiongkok.

”Jujur saja, kalau kalian lihat dari tingkat pelanggaran, Tiongkok memang paling banyak. Namun, itu tak mampu dijadikan patokan juga karena angka wisatawan dari mereka memang paling banyak. Wajar seandainya lebih banyak jumlahnya, lebih banyak persoalannya,” kata Yasonna. (AGE)
Sumber: http://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/Kebijakan.Bebas.Visa.Butuh.Evaluasi
Terima kasih sudah membaca berita Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi. Silahkan baca berita lain tentang Traveling lainnya.

Tags:

Leave a reply "Kebijakan Bebas Visa Butuh Evaluasi"