UU ITE Hasil Revisian Mulai Diberlakukan Hari Ini

No comment 94 views

Berikut artikel UU ITE hasil revisian mulai diberlakukan hari ini, Semoga bermanfaat

Revisi Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah selesai dibahas dan sah menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada 27 Oktober 2016 lalu.Pemberlakukan UU ITE sesuai dengan hasil revisian tersebut, akan diterapkan hari ini Senin, 28 November 2016. Hal itu diutarakan oleh Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE, Henri Subiakto.”Jadi menurut UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 73 ayat 1 itu, suatu rancangan UU kalau telah disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, maka harus ditandatangani oleh Presiden RI paling lama 30 hari. Itu kan kesepakatannya ketika tanggal 27 Oktober 2016, jadi harus ditandatangani 27 November 2016 atau otomatis hari kerja pertama ini yakni tanggal 28 November 2016 dan Setneg wajib mengundangkannya. Jadi intinya berlaku pertama di hari ini,” ujarnya kepada Merdeka.com melalui sambungan telepon, Senin (28/11).Dikatakannya, bila hingga 30 hari pasca kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah rancangan UU tersebut belum ditandatangani, maka tetap mulai diberlakukan. Hal itu merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 73 ayat 2 yg berbunyi:’Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan’.”Jadi walaupun belum ditandatangani oleh Presiden RI pun tetap mulai diberlakukan hari ini,” katanya yg juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa.Adapun poin-poin dalam revisi UU ITE yg telah disepakati dan disahkan sebagai berikut:1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat mampu diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dikerjakan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya Informasi Elektronik”.b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yg diatur dalam KUHP.2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.b. Ancaman pidana pengiriman keterangan elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yg semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yg sah.4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yg semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.b. Penangkapan penahanan yg semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):a. Kewenangan membatasi atau menetapkan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;b. Kewenangan meminta keterangan dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.6. Menambahkan ketentuan mengenai ‘right to be forgotten’ atau ‘hak buat dilupakan’ pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yg tak relevan yg berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yg bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yg telah tak relevan.7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari semua macam gangguan akibat penyalahgunaan keterangan dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yg memiliki muatan yg dilarang;b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik bagi melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yg memiliki muatan yg melanggar hukum.Baca juga:
Pasca disahkan, UU ITE mampu respon negatif
UU ITE disahkan, ini pasal yg direvisi
Ini lima poin usulan Kemenkominfo dalam revisi UU ITE
Di revisi UU ITE, data internet yg cemarkan nama baik mampu dihapus
Revisi UU ITE tetap difokuskan penurunan sanksi pidana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PKS sependapat pegiat internet soal revisi UU ITE

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/uu-ite-hasil-revisian-mulai-diberlakukan-hari-ini.html
Terima kasih sudah membaca berita UU ITE hasil revisian mulai diberlakukan hari ini. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "UU ITE Hasil Revisian Mulai Diberlakukan Hari Ini"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.