UU ITE Disahkan, Ini Pasal Yang Direvisi

No comment 72 views

Berikut artikel UU ITE disahkan, ini pasal yang direvisi, Semoga bermanfaat

Pergi.com, promo tiket pesawat seluruh maskapai! DPR RI menyatakan sudah mengesahkan UU ITE yg baru berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah. Hal itu dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI komisi I, Sukamta.”Iya, sudah. Baru saja dirampungkan dan disahkan,” jelasnya di Jakarta, Kamis (27/10).Sebagaimana diketahui, menurut banyak kalangan, UU ITE masih terdapat ketidakjelasan. Persoalannya, karena UU tersebut kerap dipakai menuntut pidana pengguna media sosial yg melayangkan kritik lewat dunia maya.Akhirnya, UU ITE masuk ke daftar aturan yg mesti direvisi oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI. Prosesnya pun berliku. Pasalnya, ada proses Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi. Hingga pada akhirnya, setuju dengan hasil revisi yg sudah dikaji.Adapun materi perubahan hasil dari revisi yg sudah disepakati sebagai berikut:1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat mampu diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dikerjakan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya Informasi Elektronik”.b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yg diatur dalam KUHP.2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.b. Ancaman pidana pengiriman keterangan elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yg semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yg sah.4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yg semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.b. Penangkapan penahanan yg semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):a. Kewenangan membatasi atau menetapkan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;b. Kewenangan meminta keterangan dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.6.Menambahkan ketentuan mengenai ‘right to be forgotten’ atau ‘hak bagi dilupakan’ pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yg tak relevan yg berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yg bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yg telah tak relevan.7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari seluruh macam gangguan akibat penyalahgunaan keterangan dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yg memiliki muatan yg dilarang;b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik bagi melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yg memiliki muatan yg melanggar hukum.Baca juga:
Ini lima poin usulan Kemenkominfo dalam revisi UU ITE
Di revisi UU ITE, data internet yg cemarkan nama baik dapat dihapus
Revisi UU ITE tetap difokuskan penurunan sanksi pidana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PKS sependapat pegiat internet soal revisi UU ITE
Pegiat internet SatuDunia soal UU ITE: jangan cuma kejar target

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/uu-ite-disahkan-ini-pasal-yang-direvisi.html
Terima kasih sudah membaca berita UU ITE disahkan, ini pasal yang direvisi. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "UU ITE Disahkan, Ini Pasal Yang Direvisi"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.