Serikat Pekerja BUMN: Pemerintah Langgar Komitmen Telekomunikasi

Berikut artikel Serikat Pekerja BUMN: pemerintah langgar komitmen telekomunikasi, Semoga bermanfaat

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto menyesalkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yg terkesan mengabaikan komitemennya ketika meeting dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI bulan lalu. Dia mengatakan, ketika itu Menkominfo dan Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen tak mulai mengetok palu terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP nomor 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.”Namun tampaknya melupakan komitmen dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yg disepakati pada Rapat Dengar Pendapat 24 Agustus 2016 yg lalu,” terangnya.Wisnu berujar, Rapat Dengar Pendapat tanggal 24 Agustus 2016 di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Kominfo Rudiantara ada empat kesimpulan, pada kesimpulan ke-4 terkait dengan rencana revisi PP 52 dan PP 53 dinyatakan bahwa; “Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI mulai mengadakan pertemuan dengan Menkominfo dan Kementerian terkait lainnya, perihal perkembangan Revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum frekwensi radio dan orbit satelit”.”Apakah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengadakan pertemuan dimaksud? Menurut pemantauan kita meeting tersebut belum dilaksanakan. Mestinya proses Revisi kedua PP tersebut berjalan sesuai kesepakatan RDP tanggal 24 Agustus 2016 yg lalu. Tetapi mengapa Menkominfo telah lebih dulu membuat pernyataan yg bertentangan?” ungkap dia dalam informasi resminya, Rabu (21/09).Menurutnya, konsep network sharing tak dikenal dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999. Sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 36/1999 sama sekali tak diatur mengenai network sharing.”Menurut kalian apabila network sharing wajib dijalankan oleh operator telekomunikasi, maka hal itu berpotensi melanggar Undang Undang di atasnya. Untuk itu kalian dari FSP BUMN Strategis mulai menyiapkan permohonan Judicial Review Peraturan Pemerintah itu ke Mahakamah Agung seandainya nanti jadi ditanda tangani presiden seperti yg diramalkan Menkominfo,” tuturnya.Dia mengharapkan agar seyogyanya pemerintah menghormati proses di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai meeting dengar pendapat tersebut, bahkan mulai lebih baik bila revisi Peraturan Pemerintah tersebut menunggu perubahan Undang-Undang No 36 tentang Telekomunikasi terlebih lalu agar tak melanggar Undang-Undang yg masih berlaku.Sebagaimana diketahui, tersiar kabar seandainya draft kedua PP tersebut sudah selesai. Saat ini posisi kedua draft itu berada di Sekertariat Negara (SetNeg) bagi diperiksa ulang dan menunggu ditandatangani Presiden RI Jokowi. Informasinya, kedua draft itu memuat tentang kebijakan yg bersifat wajib atas sharing infrastruktur teknologi keterangan dan komunikasi.Baca juga:
Atas nama NKRI, Telkomsel perluas jaringan di Natuna dan Anambas
KPPU inginkan persaingan sehat di industri telekomunikasi
Telkom bagi-bagi akses internet pada relawan PON 2016
XL klaim siapkan perluasan wilayah layanan 3G di luar Jawa
Kampanye internet baik Telkomsel digelar hingga perbatasan negara
Polemik biaya interkoneksi, omong besar layanan telekomunikasi senja

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/serikat-pekerja-bumn-pemerintah-langgar-komitmen-telekomunikasi.html
Terima kasih sudah membaca berita Serikat Pekerja BUMN: pemerintah langgar komitmen telekomunikasi. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Serikat Pekerja BUMN: Pemerintah Langgar Komitmen Telekomunikasi"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.