‘Right To Be Forgotten’ Dalam UU ITE Tak Berlaku Untuk Koruptor

Berikut artikel ‘Right to be forgotten’ dalam UU ITE tak berlaku untuk koruptor, Semoga bermanfaat

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, TB Hasanuddin menjelaskan mengenai revisi UU ITE khususnya pada poin penambahan ‘right to be forgotten’.Penambahan ketentuan mengenai ‘right to be forgotten’ atau ‘hak bagi dilupakan’ pada pasal 26 itu, tak mulai diberlakukan untuk koruptor yg sudah divonis bersalah.”Biarkan anak cucunya tahu. Biar tahu mereka. Ini tak mampu mereka meminta hak itu. Banyak yg meminta hak itu tapi tetap tak bisa,” ujarnya ketika diskusi Dinamika UU ITE Pasca Revisi di Jakarta, Rabu (28/12).’Right to be forgotten’ sendiri yaitu aturan yg mengatur tentang penghapusan keterangan elektronik yg tak relevan berdasarkan permintaan pihak yg bersangkutan. Namun, hal itu harus berdasarkan penetapan pengadilan.Misalnya saja, Si A difitnah yg kemudian fitnah itu sampai menyebar dan menjadi berita. Kemudian Si A melaporkan fitnah tersebut. Lalu, dalam pengadilan si A divonis tidak bersalah. Namun, jejak keterangan fitnah itu masih mampu ditelusuri di internet. Jika pihak A merasa keberatan atas keterangan yg telah terbukti tak benar dalam pengadilan itu, maka pihaknya berhak mengajukan keberatan kepada pengadilan agar keterangan itu dihilangkan. Jika hakim memperbolehkan soal itu, maka pemerintah nanti meminta bagi menghapus keterangan itu kepada pihak terkait.Meski begitu, di dalam penambahan poin ‘Right to be forgotten’ pada pasal tersebut, belum dijelaskan detail ketentuan yg membatasi perihal itu. Untuk itu, kata dia, harus ada Peraturan Pemerintah (PP) yg mengatur detail masalah itu.”Nanti mulai dibuat PP oleh pemerintah. Jadi, tergantung dari Pemerintah. Tapi kita minta buat langsung dibuat,” jelasnya.’Right to be forgotten’ pada dasarnya muncul dalam perjalanan ketika pembahasan revisi UU ITE dengan negara lain. Aturan tersebut juga diterapkan pula di negara lain.Baca juga:
Ini alasan jaksa kembalikan berkas Buni Yani ke penyidik
Tanggapan Dwi Estiningsih dilaporkan ke polisi soal ‘pahlawan kafir’
Polri tegaskan bukan panggil Eko Patrio tetapi mengundang klarifikasi
Datangi Polda Metro, Yusril dampingi pemeriksaan Rizal Kobar-Jamran
Keluarga minta penahanan Rizal Kobar dan Jamran ditangguhkan
Polisi tetapkan Hatta Taliwang jadi tersangka hate speech

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-koruptor.html
Terima kasih sudah membaca berita ‘Right to be forgotten’ dalam UU ITE tak berlaku untuk koruptor. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "‘Right To Be Forgotten’ Dalam UU ITE Tak Berlaku Untuk Koruptor"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.