Regulasi Telekomunikasi Harus Berpihak Kepentingan Masyarakat

Berikut artikel Regulasi telekomunikasi harus berpihak kepentingan masyarakat, Semoga bermanfaat

Diskon tiket pesawat SESUKA-mu! Hanya di PERGI.COM harga kalian bulatkan ke bawah Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hanafi Rais, kembali berkomentar soal rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Hanafi menyebut, seandainya kebijakan ini diberlakukan maka mulai terbilang liberal.”Hal inilah dalam penyusunan revisi tentang telekomunikasi ini membuat Komisi I memiliki kepentingan bagi mengawasinya agar sektor telekomunikasi ini berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia,” terang Hanafi dalam keterangannya.Dikatakannya, munculnya wacana penurunan biaya interkoneksi, diduga cuma buat mengakomodasi kepentingan perusahaan telekomunikasi asing yg beroperasi di Indonesia. Jika pada akhirnya pemerintah memaksakan merevisi beberapa PP tersebut, maka kecenderungan yg terjadi adalah pemaksaan peraturan. Aturan cuma dibuat bagi kepentingan tertentu. Sehingga ada pemain yg kalah bersaing di pasar dahulu mereka memakai tangan pemerintah agar mampu mengintervensi pasar.Seharusnya regulator tak berpihak pada salah sesuatu golongan dan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Justru yg ketika ini terjadi adalah regulator dipakai bagi rebalancing demi kepentingan investor swasta asing, ujar putra Amien Rais ini.Hal ini pun senada dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel), Rahardjo Tjakraningrat. Dia menilai, aturan tersebut boleh saja direvisi, namun jangan sampai merugikan salah sesuatu pihak. Dikatakannya, seandainya kedua PP jadi diketok palu, maka biaya interkoneksi dan network sharing tak mulai fair buat perusahaan yg sudah berinvestasi lebih. Secara sederhana, dia menganalogikan seperti beberapa tempat permainan yg tengah berkompetisi dengan harga yg jauh berbeda.”Analoginya misalnya seperti tempat permainan yg tarif masuknya mencapai Rp 200 ribu per orang tetapi komplit. Kemudian, satunya lagi cuma Rp 100 ribu tetapi biasa saja. Tiba-tiba ada kebijakan yg memperbolehkan pengunjung tempat permainan yg harga Rp 100 ribu dapat masuk ke tempat permainan yg harga Rp 200 ribu . Jelas ini merugikan dong!” ungkap Rahardjo.Baca juga:
XL siapkan mobile broadband bagi sekolah di 25 kota
Revisi PP telekomunikasi diharapkan adil
XL: Sebelum untuk usaha patungan, kalian konsultasi ke KPPU
Masuki kuartal III 2016, Telkom catat pertumbuhan pendapatan
Kemkominfo sebut Ombudsman berikan lampu hijau network sharing
Asal transparan, tidak perlu takut terapkan biaya interkoneksi

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/regulasi-telekomunikasi-harus-berpihak-kepentingan-masyarakat.html
Terima kasih sudah membaca berita Regulasi telekomunikasi harus berpihak kepentingan masyarakat. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Regulasi Telekomunikasi Harus Berpihak Kepentingan Masyarakat"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.