Pemerintah Perlu Perketat Aturan Buat Google Dan Pemain OTT Lainnya

Berikut artikel Pemerintah perlu perketat aturan buat Google dan pemain OTT lainnya, Semoga bermanfaat

Dimitri Mahayana, Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision mengatakan, pemerintah perlu tegas terhadap geliat pemain Over The Top (OTT) asing seperti Google, Facebook, Twitter, dan yang lain sebagainya. Pasalnya, seandainya ketegasan dalam kebijakan masih lemah, maka mulai berdampak terhadap industri itu sendiri. Terlebih, perbedaan perlakuan aturan antara OTT asing dengan operator telekomunikasi sangat jauh.Misalnya saja aturan bagi operator telekomunikasi yg diikat dengan aturan yg banyak akan dari biaya lisensi, BHP telekomunikasi, BHP pita spektrum, PPN, PPh, USO, tarif interkoneksi, layanan pelanggan, dan banyak lagi. Sementara, pemain OTT asing tidak diperlakukan seperti itu. Bahkan tak membayar pajak hasil transaksinya di Indonesia.”Jika selalu dibiarkan tanpa regulasi ketat dan tegas, maka boleh jadi OTT ke depan dapat membeli operator seluler. Sinyalamen kesana telah ada seperti Google yg membeli sejumlah perusahaan perangkat keras hingga jaringan virtual. Dan ini berbahaya karena keterangan nanti sesuatu sumber,” ujarnya melalui informasi resmi belum lama ini.Selain itu, Dimitri menyarankan kepada pemerintah bagi menghapus wacana tak ada kewajiban membangun data center. Menurutnya, data center menjadi salah sesuatu komponen utama agar OTT asing tidak dapat berkelit dari regulasi, terutama pajak seperti selama ini.”Sebab, segala transaksi online otomatis terekam dan tidak mampu disangkal mereka,” katanya.Sebetulnya, aturan mengenai data center perusahaan asing telah ada dalam PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 17 Ayat 2. Dalam aturan tersebut tertulis: ‘Penyelenggara Sistem Elektronik buat pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia bagi kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.’Untuk itulah, sambung Dimitri, perusahaan-perusahaan OTT dengan basis pengguna besar seperti Google, Facebook, dan WhatsApp, seharusnya menjadi layanan internet yg paling pertama diminta berkomitmen membangun data center.”Peta arahnya harus jelas dikerjakan pemerintah. Pada 2017 nanti, itu harus siapa yg dikejar lebih lalu bagi membangun bangun data center di Indonesia. Jangan selalu ada kecemburuan sosial karena tak baik bagi iklim usaha, jelas dia.Baca juga:
Sri Mulyani harap akhir tahun ada kesepakatan soal pajak Google
Mangkir bayar pajak, Google terancam denda Rp 4 triliun
Google Earth VR: pengalaman keliling dunia lewat VR yg menakjubkan
Menkominfo: Gak ada urusan, Google harus bayar pajak!
Google tawarkan layanan Google Flights, apa itu?
Bos Pajak ultimatum Google harus bayar tunggakan pajak tahun ini

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/pemerintah-perlu-perketat-aturan-buat-google-dan-pemain-ott-lainnya.html
Terima kasih sudah membaca berita Pemerintah perlu perketat aturan buat Google dan pemain OTT lainnya. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Pemerintah Perlu Perketat Aturan Buat Google Dan Pemain OTT Lainnya"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.