Ombudsman: Uji Publik Revisi PP Telekomunikasi Harus Optimal

Berikut artikel Ombudsman: Uji publik revisi PP telekomunikasi harus optimal, Semoga bermanfaat

Tiket pesawat Rp 699,000 bayar Rp 600,000 aja! Pergi.com yuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) belum lama ini melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 52 dan 53 tahun 2000 tentang Telekomunikasi. Uji publik ini dikerjakan sejak tanggal 14 sampai dengan 20 November 2016.Langkah yg dikerjakan oleh Kemkominfo dianggap semestinya seperti itu. Maklum, RPP ini menjadi polemik lantaran sejak ramai dikabarkan revisi dianggap tak melakukan uji publik. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih.Meski begitu, dirinya menyangsikan uji publik yg digelar itu mampu secara optimal. Pasalnya, Kemkominfo cuma memberikan waktu sekitar seminggu saja.”Inisiatif ini baik, dan memang seharusnya begitu. Namun waktunya terlalu singkat buat sebuah peraturan yg berdampak luas dan berjangka waktu panjang. Khawatirnya dianggap sekedar formalitas nanti,” kata Alamsyah ketika dihubungi Merdeka.com melalu pesan singkat, Senin (14/11).Menurutnya, seandainya ada masukan yg diberikan oleh publik, Kemkominfo perlu buat mampu mengakomodir itu dengan baik. Semua alasan yg masuk perlu bagi dikompilasi dan dijelaskan mengapa diterima dan tidak.”Memang tidak ada ketentuan yg baku soal waktu, tetapi mungkin baik seandainya diberikan waktu 14 hari kerja. Tetapi, ada yg juga cukup utama selain waktu, segala masukan dikompilasi dan dijelaskan mana yg diterima, baik sebagaian atau seluruhnya, dan mana yg tak berikut alasan mengapa diterima dan mengapa tidak. Ini standar universal dalam uji publik,” terangnya.Dikatakannya, sejatinya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang tata cara konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat dijadikan rujukan oleh Kemkominfo buat melakukan uji publik.”Meski belum ditandatangani oleh menkumham tak ada salahnya seandainya dapat dipelajari dan mencoba dilaksanakan. Niat baik biasanya tak memerlukan paksaan, jelas dia.
Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/ombudsman-uji-publik-revisi-pp-telekomunikasi-harus-optimal.html
Terima kasih sudah membaca berita Ombudsman: Uji publik revisi PP telekomunikasi harus optimal. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Ombudsman: Uji Publik Revisi PP Telekomunikasi Harus Optimal"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.