Mastel Institute Imbau Polemik Interkoneksi Dihentikan

No comment 82 views

Berikut artikel Mastel Institute imbau polemik interkoneksi dihentikan, Semoga bermanfaat

Pergi.com, promo tiket pesawat seluruh maskapai! Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Institute mengimbau polemik terkait peraturan interkoneksi dan network sharing harus langsung dihentikan pemerintah, karena masih banyak pekerjaan rumah lebih besar yg belum tuntas di sektor telematika nasional.Johni Siswadi dari Mastel Institute, sekaligus Advokat Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) mengatakan, pekerjaan rumah yg penting adalah implementasi percepatan pita lebar di Indonesia yg baru berjalan, guna perluasan akses telematika merata di segala wilayah.”Itu yg harus kami kejar karena dibutuhkan saudara kalian di daerah marginal dibandingkan implementasi interkoneksi dan network sharing yg kini berlarut-larut. Jadi, interkoneksi terapkan asimetris dan network sharing itu jangan mandatory,” kata Johni, usai Seminar “Peluang dan Tantangan Telekomunikasi Nasional dalam Era Efisiensi Industri dan Globalisasi” di Telkom University, Bandung, akhir minggu lalu.Dengan asimetris, kata dia, terjadi keadilan dan kesetaraan dari perspektif hukum. Sebab, operator yg memiliki jaringan luas dan memakan biaya investasi dan operasional besar, maka biaya interkoneksinya mulai semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sempit jaringan sesuatu operator, maka semakin kecil pula biaya jaringannya. Bila memakai pendekatan simetris, maka penentuan tarif tak berdasarkan biaya jaringan setiap operator sehingga tak tercipta keadilan dan keseimbangan.”Ini juga sesuai komitmen pemberian frekuensi seluler dari pemerintah, yg mana disertai komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Jadi wajar asimetris, karena berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur yg dikerjakan operator di lapangan,” katanya.Menurut dia, justru selama ini relatif tak ada keterangan perihal operator non-Telkom Grup tak memenuhi kewajiban pembangunan berbasis pemberian frekuensi tersebut. Tiba-tiba saja dinilai banyak pihak diuntungkan regulasi interkoneksi terbaru, sehingga wajar seandainya banyak resistensi.Sementara buat regulasi network sharing, Mastel menilai, biarkan sesama operator seluler mengatur sendiri alias bersifat business to business (B2B). Jadi, jangan diwajibkan pemerintah buat membuka jaringannya.”Serahkan saja ke operator secara B2B, jangan mandatory. Ini terjadi ketidakadilan hukum, seandainya operator dipaksa buka, tetapi tak baik secara bisnis. Bagaimanapun, butuh investasi tak sedikit buat milik jaringan luas dan menyebar,” ucapnya.Menurut Johni, seandainya dipaksa, potensi merugi operator juga otomatis mulai tinggi, karena pendekatannya pemaksaan regulasi. Bukan kesetaraan regulasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan semua pihak.”Saya tegaskan rekomendasi ini bukan karena ada operator saham mayoritas Indonesia dan asing. Ketika telah berbadan hukum di Indonesia, maka keadilan hukum harus diutamakan,” sambungnya.Pemerintah juga harus lebih peduli terhadap urusan yang lain yg lebih besar, seperti memungut pajak dari pelaku Over The Top (OTT) jenis Google dan Facebook. Sebab, penerimaan negara tidaklah sebanding dengan potensi bisnis yg diraih OTT yg beroperasi di Indonesia.Selain soal pajak, dia melihat bahwa kedaulatan keterangan telah seperti menyerahkan leher ke pihak luar Indonesia, bagi kemudian dikapitalisasi data personalnya kemudian hari.Akademisi Nachwan Mufti merekomendasikan perlunya penataan regulasi dituangkan dalam bentuk roadmap regulasi, yg ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri (PM). Dengan begitu, pemerintah bisa memegang kendali penuh terhadap pertumbuhan industri telekomunikasi yg berpihak kepada kepentingan bangsa dan masyarakat, sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi.”Roadmap regulasi ini perlu, karena regulasi yg berlaku di Indonesia memiliki hierarki berjenjang, terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda), sehingga setiap regulasi tak mampu saling bertentangan,” katanya.Baca juga:
KPK diminta selidiki dugaan Pungli revisi PP tarif interkoneksi
Revisi PP tentang telekomunikasi bakal dilaporkan ke KPK
Kemkominfo sebut revisi PP telekomunikasi sesuai prosedur
Perang tarif dapat rugikan negara
Begini kata pakar hukum soal revisi PP telekomunikasi
Bos Indosat soal interkoneksi: Ikuti pemerintah dulu

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/mastel-institute-imbau-polemik-interkoneksi-dihentikan.html
Terima kasih sudah membaca berita Mastel Institute imbau polemik interkoneksi dihentikan. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Mastel Institute Imbau Polemik Interkoneksi Dihentikan"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.