Kominfo Dinilai Diskriminatif Soal Regulasi Network Sharing

Berikut artikel Kominfo dinilai diskriminatif soal regulasi Network Sharing, Semoga bermanfaat

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis berpandangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diskriminatif dalam membuat regulasi telekomunikasi di Indonesia. Ini terkait dengan pernyataan humas Kementerian Kominfo yg menyatakan FSP BUMN salah alamat ketika berpendapat bahwa Kominfo mengabaikan komitmen dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam pembuatan regulasi network sharing yg merugikan BUMN Telekomunikasi.Wisnu Adhi Wuryanto, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, menjelaskan kesan diskriminatif tampak dari upaya Kementerian Komunikasi merevisi PP No 52/2000 dan PP No 53/2000 tentang Network Sharing dikerjakan tanpa meminta masukan dari masyarakat. Kemudian drafnya segera disampaikan ke presiden, meskipun isinya berpotensi merugikan BUMN.”Agak ironis kalau penilaian itu dianggap salah alamat, karena obyek yg menjadi persoalan adalah mengenai industri telekomunikasi, mengapa harus lempar tanggung jawab kepada Menko Perekonomian. Ya kementerian teknis dong yg bertanggung jawab,” ujar Wisnu Adhi, dalam rilisnya Senin (26/9).Menurut dia, alasan Kementerian Komunikasi bahwa pembahasan usulan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 52 dan PP No 53 tentang Network Sharing tersebut di bawah koordinasi Menko Perekonomian mungkin ada benarnya. Namun, prosesnya menjadi agak aneh lantaran Menko Perekonomian yg bergerak. Sebab, proses pembuatan atau perubahan peraturan pemerintah lazimnya berasal dari kementerian teknis.”Barangkali benar keterangan yg kalian terima bahwa usulan Revisi PP No 52/2000 dan PP No 53/2000 awalnya diajukan secara diam-diam oleh Kementerian Komunikasi sebagai inisiator ke presiden, tanpa melewati kementerian terkait sesuai dengan Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan PP No 87/ 2014. Menko Perekonomian Darmin Nasution kan baru dilibatkan, setelah draft perubahan PP tersebut dikembalikan oleh presiden,” ujar dia.Federasi bersiap mengajukan judicial review seandainya PP tentang network sharing yg bersifat wajib ini jadi diterbitkan. Sebab penerbitannya tanpa melalui tahapan konsultasi dengan DPR.Kata Wisnu, seandainya kebijakan ini bersifat wajib, maka setiap operator telekomunikasi di Indonesia wajib membagi jaringannya kepada operator yang lain yg juga vkompetitornya. Apalagi model network sharing ini belum dikenal sama sekali dalam UU Nomor 36 Tahun 1999.”Kami rasa menteri komunikasi sekarang ini tak kreatif dalam menyehatkan industri telekomunikasi. Coba lihat di lapangan, hampir tak ada isu apa pun yg terkait dengan penetrasi dan layanan ke konsumen. BUMN telekomunikasi telah berbisnis on the track dengan jangkauan layanan semakin luas, tak pernah terpancing menerapkan predatory pricing bagi membuat persaingan jadi kurang sehat, senantiasa membangun jaringan, dan melakukan modernisasi teknologi. Lalu tiba-tiba didesak dengan regulasi network sharing dan tarif interkoneksi dari Kementerian ini,”pungkas dia.Baca juga:
China bangun parabola terbesar sedunia bagi komunikasi dengan alien
Smartfren jamin jaringan komunikasi di Garut aman
Menpora Apresiasi Akses ICT Telkom di PON XIX 2016
XL pastikan jaringan aman di Garut
Manfaat besar telekomunikasi di daerah terpencil

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/kominfo-dinilai-diskriminatif-soal-regulasi-network-sharing.html
Terima kasih sudah membaca berita Kominfo dinilai diskriminatif soal regulasi Network Sharing. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Kominfo Dinilai Diskriminatif Soal Regulasi Network Sharing"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.