DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Data Center Perusahaan Asing

No comment 86 views

Berikut artikel DPR minta pemerintah tegas soal data center perusahaan asing, Semoga bermanfaat

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara yg berencana melonggarkan aturan mengenai penempatan data center mendapatkan tanggapan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI komisi I Sukamta. Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki sikap bagi menguatkan industri telematika di Indonesia. Dia memiliki tiga alasan mengapa terkait hal itu.Pertama, kata dia, pasar data center di Indonesia sangat kompetitif dan ketika ini cukup banyak tersedia SDM anak negeri yg profesional dan lebih murah ketimbang negara tetangga. Selain itu dengan mengadakan data center di Indonesia, perusahaan digital mampu lebih meningkatkan layanan mereka dari segi kecepatan dan kestabilan akses karena mampu mengurangi hops route.”Itu sebabnya sebagaian perusahaan data center di Singapura akan mengalihkan data centernya ke Indonesia selain dengan pertimbangan ekonomis juga dianggap aman,” terangnya kepada Merdeka.com di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, Jumat (30/09).Alasan kedua, menurut Sukamta terkait keuntungan secara ekonomi. Penempatan data center di Indonesia mulai memberikan kontribusi ekonomi. Mengacu data Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, kebutuhan data center di Indonesia diperkirakan mendekati 150.000 meter persegi (raised floor) dengan nilai bisnis Rp 4 triliun. Pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai 72 juta orang yg sebagian besar aktif memakai media sosial.”Perlu penerapan dan penegakan aturan dan hukum yg ketat, sehingga Google, Facebook, WhatsApp, Yahoo, YouTube, dll bisa berkontribusi secara ekonomi, karena jelas mereka membuka space iklan. Bandingkan dengan ketika kalian mengirim SMS dengan operator tanah air saja kena PPN yg masuk ke kas negara,” ungkapnya.Kemudian, alasan yg ketiga adalah terkait dengan cyber security, keamanan informasi, dan monitoring konten. Apabila data center ada di luar negeri maka berpeluang lebih besar data punya kami dapat dicuplik kapan dan di manapun. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik pasal 17 Ayat 2 menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik buat pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia buat kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. Di Tahun 2015 Pengadilan di Eropa menetapkan perjanjian Safe Harbor tidak berlaku sehingga pemain seperti Facebook atau Twitter harus menjaga data pelanggan di Eropa tidak disalahgunakan dan keluar dari negaranya tanpa izin.”Saya kira utama pak Menteri mengatakan data perusahaan asing yg belum memiliki data center di Indonesia dan apa kendalanya, apakah karena biaya mahal atau birokrasi perijinan yg ribet. Saya rasa perusahaan asing tak mulai keberatan memiliki data center di Indonesia,” katanya.Sebelumnya dua waktu yg lalu, Menkominfo mengindikasikan bahwa perusahaan asing tidak perlu menempatkan data center di Indonesia.”Kemkominfo itu telah mereview. Kita itu patokannya, seluruh kebijakan pemerintah itu harus direview, dengan tujuan bagaimana negara kami ini kompetitif di internasional lanskap. Itu pertama. Bagaimana mengefisienkan semua proses bisnis,” ujarnya.”Yang lebih utama lagi, mending pilih mana, milik perangkat di situ tetapi kalian bengong, apakah kami mampu user ID sama password? Ya, kalian cari yg lebih efisien yg mana, karena kalian berkompetisi dengan negara lain,” pungkasnya.
Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/dpr-minta-pemerintah-tegas-soal-data-center-perusahaan-asing.html
Terima kasih sudah membaca berita DPR minta pemerintah tegas soal data center perusahaan asing. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Data Center Perusahaan Asing"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.