DPR Didesak Kawal Revisi PP Telekomunikasi

No comment 81 views

Berikut artikel DPR didesak kawal revisi PP telekomunikasi, Semoga bermanfaat

Polemik revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52/ 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No. 53/ 2000 tentang penggunaan spektrum radio dan orbit satelit membuat komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI selalu mengawasi. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan pihaknya memiliki tanggung jawab bagi mengawasi proses revisi agar sesuai dengan azas dan tidak menimbulkan konflik.

“Meskipun revisi PP adalah domain pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat milik tanggung jawab mengawasi agar proses revisi taat azas dan tak menimbulkan masalah,” ujarnya sesuai bertemu dengan Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Publik di Jakarta belum lama ini.Dalam rapat itu, Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Publik juga mengatakan keluhan tentang proses revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000 yg dinilai kurang transparan. Selain tak transparan, revisi PP tak sesuai dengan semangat pemerintah mendorong penyediaan jaringan telekomunikasi nasional sesuai UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.”Kami berpandangan bahwa proses revisi PP tak sesuai dengan azas-azas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yg seharusnya terbuka, transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam memberikan masukan. Kenyataannya, revisi PP berjalan tertutup. Padahal sebelumnya kalian sudah mendatangi dan meminta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia agar proses revisi PP bisa berjalan terbuka,” kata Sheila perwakilan dari Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Publik.Menurutnya proses revisi PP tersebut selain melanggar UU, juga berpotensi merugikan negara. Dia pun menggambarkan bila kebijakan itu diterapkan, maka justru membuat operator telekomunikasi kian malas dan condong mengandalkan operator eksisting dengan risiko jangka panjang yg besar, karena lebih banyak mengandalkan sesuatu jaringan telekomunikasi tanpa back-up, khususnya buat kawasan pelosok seperti di luar Jawa.”Kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI khususnya Komisi I agar langsung memanggil dan mengadakan meeting dengan Menkominfo Rudiantara atas rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000 yg cacat hukum. Jika pada akhirnya PP hasil revisi tetap dijalankan, kalian mulai melakukan judicial review,” ujarnya.Baca juga:
XL sebut segala kota jangkauannya mulai terselimuti 4G
Begini kata pakar hukum soal revisi PP telekomunikasi
Manfaatkan frekuensi 900 Mhz, XL jamin kualitas makin bagus
Bos Indosat soal interkoneksi: Ikuti pemerintah dulu
Bos Indosat: Mau pagi mau malam, konten video tetap laku

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/dpr-didesak-kawal-revisi-pp-telekomunikasi.html
Terima kasih sudah membaca berita DPR didesak kawal revisi PP telekomunikasi. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "DPR Didesak Kawal Revisi PP Telekomunikasi"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.