DPR: Belum Ada Sistem Atur Evaluasi Perpanjangan Izin Penyiaran

Berikut artikel DPR: Belum ada sistem atur evaluasi perpanjangan izin penyiaran, Semoga bermanfaat

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sukamta mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) harus mampu dievaluasi secara berkala, setidaknya setiap tahun sekali. Hal ini demi memastikan konsistensi dari pemilik IPP dalam menjalankan bisnis penyiaran sebagaimana ketika mengajukan izin pertama kali. Karena itu, Komisi Penyiaan Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat sistem evaluasi dan penilaian setiap tahun untuk setiap pengelola radio dan televisi yg sudah mendapatkan IPP tetap.

“Selama ini belum ada sistem yg jelas ataupun perangkat regulasi yg mengatur secara teknis tentang evaluasi perpanjangan IPP baik televisi ataupun radio. Tak heran, saat momentum perpanjangan izin dari 10 televisi jaringan yg bersiaran luas secara nasional ini, KPI dan Kemenkominfo terkesan tak bersiap dalam melakukan evaluasi penilaian. Terutama terhadap kualitas program siaran yg ditayangkan oleh 10 stasiun televisi tersebut,” ujarnya ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta, (11/10).Dikatakannya, parameter penilaian dari KPI yg ternyata tak mengikutsertakan tujuan dan fungsi penyiaran sebagaimana yg diamanatkan oleh Undang-Undang. Padahal, lanjut Sukamta, penyelenggaraan penyiaran tak boleh melenceng dari apa yg diamanatkan oleh undang-undang tersebut.Secara spesifik, dia mempertanyakan aspek diversifikasi konten (diversity of content) dan aspek diversifikasi kepemilikan (diversity of ownership) yg tak tergambar dalam potret evaluasi penilaian dari KPI. Pasalnya, dirinya melihat ada persoalan atas tegaknya pilar-pilar demokratisasi penyiaran dalam penyelenggaraan penyiaran selama ini.”Pembuatan sistem evaluasi dan penilaian tersebut adalah sebuah keharusan. KPI dan Kemkominfo harus langsung duduk bersama merumuskan sistem tersebut. Hal ini menjadi salah sesuatu pengontrol industri penyiaran, agar jangan sampai setelah menerima IPP bisa berbuat seenaknya saja pada frekuensi yg dipinjamnya dari negara,” terangnya.Baca juga:
KPID Jawa Barat terima 1.062 aduan pelanggaran penyiaran
KPI sebut 10 stasiun TV layak mampu izin perpanjangan penyiaran
Langgar kode etik, Indosiar, iNews, tvOne & Elshinta dijatuhi sanksi
Komisi I dorong ada revisi UU Penyiaran, target selesai tahun ini
MK tolak gugatan UU Penyiaran soal tayangan iklan rokok

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/dpr-belum-ada-sistem-atur-evaluasi-perpanjangan-izin-penyiaran.html
Terima kasih sudah membaca berita DPR: Belum ada sistem atur evaluasi perpanjangan izin penyiaran. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "DPR: Belum Ada Sistem Atur Evaluasi Perpanjangan Izin Penyiaran"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.