Begini Kata Pakar Hukum Soal Revisi PP Telekomunikasi

No comment 95 views

Berikut artikel Begini kata pakar hukum soal revisi PP telekomunikasi, Semoga bermanfaat

Pengamat hukum tata negara, Margarito Khamis, turut berkomentar soal polemik revisi Peraturan Pemerintah (RPP) terkait PP No. 52/ 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No. 53/ 2000 tentang penggunaan spektrum. Dia memandang dalam pembahasan revisi kedua PP tersebut seakan-akan ingin mematahkan aturan yg sudah diatur dalam UU.

“Draft RPP ini bertentang dengan Undang-Undang yg ada, aturannya tak boleh begitu. Kalau seperti ini, seakan-akan RPP ini sudah melampaui UU yg telah ada. Padahal Peraturan Pemerintah adalah penjabaran dari isi undang-undang yg sudah ada sebelumnya,” katanya ketika diskusi Forum Keadilan di Jakarta, Rabu (05/10).Menurut penilaiannya, masalah ini seperti mengandung muatan dan menilai bahwa ada bentuk gambaran praktik merkantilisme dalam polemik revisi kedua PP tersebut.”Perubahan dalam revisi PP ini diharapkan jangan sampai seperti sistem merkantilisme. Merkantilisme ini sistem yg pernah dipakai pada 1772 oleh Inggris, di mana para pedagang besar memanfaatkan dan menekan parlemen bagi menyetujui kepentingan pihak tertentu,” ungkap dia.Pernyataannya itu dilandasi dari contoh surat edaran (SE) Nomor 1153/M.Kominfo/PI/02.04/08/2016 terkait tarif interkoneksi. Dalam SE itu ditanda-tangani bukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara melainkan Plt. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Gerayantika Kurnia.Tudingannya itu lantas dibantah oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna.”Gak lah. Kami tak milik interest apa apa. Interestnya adalah supaya penetrasi broadband mampu sampai ke semua pelosok Indonesia, kemudian efisiensi penggunaan jaringan,” ujarnya.Baca juga:
Bos Indosat soal interkoneksi: Ikuti pemerintah dulu
BRTI evaluasi usulan DPI Telkom dan Telkomsel
APJATEL sayangkan penundaan tarif baru interkoneksi
Tarif interkoneksi baru jangan untungkan operator swasta saja
Pandangan koalisi mahasiswa Indonesia Timur soal tarif interkoneksi
Sah ditunda, Kemkominfo minta tarif interkoneksi lama jadi acuan

Sumber: http://www.merdeka.com/teknologi/begini-kata-pakar-hukum-soal-revisi-pp-telekomunikasi.html
Terima kasih sudah membaca berita Begini kata pakar hukum soal revisi PP telekomunikasi. Silahkan baca berita lain tentang Iptek lainnya.

Tags:

Leave a reply "Begini Kata Pakar Hukum Soal Revisi PP Telekomunikasi"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.