Tidak Akan Ada Sanksi Dari Kemenpora Soal Bonus PON

No comment 139 views

Berikut artikel Tidak Akan ada Sanksi dari Kemenpora Soal Bonus PON, Semoga bermanfaat

JAKARTA, Kompas.com – Wajah Soni Sumarsono, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, tampak masam saat melangkah keluar dari Balai Agung di Gedung Balai Kota, Jumat (16/12) malam.

Bagaimana tidak, ruangan yg seharusnya dijadikan ajang upacara penyerahan bonus kepada atlet DKI Jakarta peraih medali di PON XIX Jawa Barat, 17-29 September 2016 lalu, seketika berubah menjadi ajang protes para atlet.

Tak sampai sesuatu menit Sumarsono, begitu dia lazim disapa, masuk ke Balai Agung, manajer tim cabang olahraga tinju Richard Engkeng segera berteriak lantang, membelah kesunyian gedung.

“Kami ini atlet, kita membela mati-matian nama DKI Jakarta. Jangan bohongi kami!” ujar Richard, petinju yg pernah tampil di PON 1985.

Bukannya menenangkan Richard, ratusan atlet yg hadir malah tidak mengurangi semarak dengan meneriakkan dukungan. Suasana semakin ramai, apalagi para atlet kelihatan mengangkat dua spanduk yg berisi kalimat kritikan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sumarsono, Plt Gubernur DKI sejak akhir Oktober 2016, rupanya merasa gerah dan menetapkan keluar ruangan. Teriakan-teriakan bernada negatif mengiringi langkah kakinya yg cepat.

“Saya di sini sebagai orang baru. Seharusnya persoalan ini dibicarakan lagi, aku kira kalian segala dapat saling menghargai,” kata pria yg sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri itu.

Aksi protes di acara seremonial penyerahan bonus atau tali asih bagi atlet DKI Jakarta menjadi puncak kekecewaan para pembela nama provinsi. Sebab, sejak PON Jawa Barat selesai, belum ada kepastian terkait jumlah bonus yg mereka terima.

Sebelum pesta olahraga nasional empat tahunan itu dimulai, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan bonus sebesar Rp1 miliar kepada peraih medali emas nomor perseorangan. Berjalannya waktu, jumlah itu berubah menjadi Rp350 juta dan terakhir diputuskan Rp200 juta.

Uang bonus itu sendiri telah dicairkan. Akan tetapi, siraman bonus yg jumlahnya hanya seperlima dari janji itu ternyata tak cukup “membasahi” atlet. Mereka sangat kecewa karena tak sesuai dengan apa yg disanggupi Ahok.

“Saya kecewa karena saat pengukuhan atlet dijanjikan Rp1 miliar bagi emas. Ketika aku bertanding, aku dengar turun menjadi Rp350 juta. Dan terakhir, ternyata yg diputuskan Rp200 juta. Ini kan kesannya bohong,” tutur Mutiara Hapsari, atlet selam Jakarta nomor bi-fin yg mendapatkan sesuatu emas dan beberapa perak PON Jawa Barat.

DKI Jakarta sendiri meraih 132 medali emas, 124 medali perak dan 118 perunggu pada PON Jawa Barat dan menduduki peringkat ketiga di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Antara Janji dan Permenpora
Ketua Umum KONI DKI Jakarta Raja Sapta Ervian menyebutkan besar bonus peraih medali PON XIX Jawa Barat telah ada dalam aturan, salah satunya tertuang keputusan gubernur. Akan tetapi, lanjut Raja, ternyata jumlah itu berbenturan dengan aturan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Peraturan yg dimaksud adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.

Dalam Peraturan Menpora (Permenpora) tersebut disebutkan ada pembatasan terhadap bonus buat para atlet. Jika di provinsi, jumlahnya tak lebih dari bonus yg diberikan pemerintah pusat, seperti tertuang dalam Pasal 11.

Pada ayat (1) pasal tersebut tertulis, “Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah/pemerintah daerah”.

Ayat (2), “Nilai penghargaan olahraga yg diberikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tak melebihi penghargaan yg diberikan Pemerintah.

Dan ayat (3), “Nilai penghargaan olahraga yg diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tak melebihi penghargaan yg diberikan Pemerintah Daerah Provinsi”.

Sebagai catatan, bonus tertinggi pemerintah pusat adalah buat peraih medali emas Olimpiade nomor perorangan merupakan Rp5 miliar, diikuti Asian Games Rp400 juta dan terendah adalah Sea Games Rp200 juta.

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono bersandar pada peraturan yg sama. Dia berujar, Permenpora itulah alasan penting mengapa dari dana sejumlah sekitar Rp300 miliar, yg jadi ditransfer ke atlet adalah Rp116 miliar.

“Jadi bukan karena persoalan keuangan. Duit Jakarta itu cukup, tapi karena ada pembatasan, kita terpaksa harus mengurangi dari anggaran Rp300 miliar menjadi Rp116 miliar. Kalau misalnya peraturan menteri itu dicabut, mungkin kita mampu berikan sesuai janji,” tutur Sumarsono.

Pandangan Sumarsono tersebut disanggah oleh pihak Kemenpora. Kepala Bidang Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan Permenpora 1684/2015 dibuat sebagai imbauan kepada pemerintah daerah agar tak menghambur-hamburkan anggaran buat bonus.

“Peraturan itu sifatnya menyarankan dan tak ada sanksi. Kami tak mulai melarang kalau ada pemerintah daerah memberikan lebih dari yg tertulis di Permen,” ujar Gatot.

Adapun dengan bonus sejumlah Rp200 juta buat peraih emas PON, DKI Jakarta masih tertinggal dari dua provinsi, seperti Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Rp225 juta buat peraih emas nomor perorangan, Jawa Timur sekitar Rp215 juta, Jawa Barat Rp275 juta dan Aceh Rp250 juta.

Sumber: http://olahraga.kompas.com/read/2016/12/17/07211471/tidak.akan.ada.sanksi.dari.kemenpora.soal.bonus.pon
Terima kasih sudah membaca berita Tidak Akan ada Sanksi dari Kemenpora Soal Bonus PON. Silahkan baca berita lain tentang Olahraga lainnya.

Tags:

Leave a reply "Tidak Akan Ada Sanksi Dari Kemenpora Soal Bonus PON"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.